Jakarta — Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar Musyawarah Nasional V 2021 dengan mengusung tema “Penguatan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19 Melalui Kolaborasi Pusat, Daerah dan Swasta dengan Dukungan Kebijakan yang Berpihak”.
Pembukaan Munas V Apkasi 2021 diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, pada Jumat, 26 Maret 2021. Munas diselenggarakan secara hybrid yakni di Hotel Indonesia Kempinski dan secara virtual.
Pasalnya, Jokowi menyebut, resiko penularan virus Corona masih ada. Terlebih, perekonomian yang juga perlu digerakan dalan situasi saat ini.
“Saya ingatkan, tugas kita dalam penanganan pandemi Covid-19 ini belum berakhir, belum selesai. Risiko penyebaran Covid-19 ini masih ada dan juga aktivitas ekonomi yang harus kita gerakkan. Hati-hati risiko penyebaran Covid,” kata Jokowi.
Presiden juga mengungkapkan, bahwa dirinya selalu mengecek angka penyebaran Covid-19 di seluruh dunia.
Ia pun meminta kepada para bupati untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman melonjaknya kasus Covid-19.
Hal itu seperti terjadi di beberapa negara yang mengalami lonjakan kasus hingga empat kali lipat.
Dalam menghadapi pandemi, upaya penanganan COVID-19 melalui 3T (testing, tracing, dan treatment) harus terus diintensifkan. Presiden mengingatkan bahwa ia selalu memantau perkembangan kasus dan penanganan yang dilakukan di seluruh Indonesia.
“Sekali lagi, jangan lengah, lakukan testing, tracing, dan treatment. Tes, lacak, kemudian diisolasi, dirawat. Jangan sampai lepas dari ini. Terutama yang masih zona merah, yang masih zona orange, harus didorong/ditekan terus agar masuk ke zona hijau,” ujar Presiden di hadapan peserta Munas.
Kemudian, sejalan dengan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 yang tengah gencar digulirkan pemerintah, Kepala Negara juga meminta agar kepala daerah mengawal dan memantau jalannya program tersebut di wilayah masing-masing, mulai dari distribusi hingga pelaksanaan vaksinasi.
“Sekali lagi, kawal program vaksinasi dengan detail, pastikan proses vaksinasi ini berlangsung dengan cepat, siapkan vaksinator-vaksinatornya dengan baik,” ujarnya.
Ditambahkan Presiden, ia juga terus melakukan pemantauan program vaksinasi tersebut hingga ke tingkat pelaksanaan di lapangan.
“Kenapa saya cek sampai ke Halmahera Utara, cek ke Maluku Tengah, saya cek sampai jauh seperti itu, saya ingin memastikan distribusi vaksin ini benar sampai ke daerah enggak sih, daerah terlambat enggak sih distribusinya,” ujarnya.
Untuk mencapai kekebalan komunal atau herd immunity pemerintah menargetkan pelaksanaan vaksinasi pada 70 persen dari populasi penduduk atau 181,5 juta jiwa.
Pelaksanaan tersebut dilakukan secara bertahap. Prioritas pertama adalah tenaga kesehatan yang pelaksanaannya telah mencapai 100 persen, kemudian dilanjutkan prioritas berikutnya yaitu kelompok masyarakat lanjut usia (lansia) serta petugas dan pelayan publik.
Untuk keperluan tersebut, pemerintah telah mengupayakan vaksin COVID-19 dari berbagai produsen dan negara. Namun, vaksin tersebut akan tiba di Tanah Air secara bertahap.
“Kita sudah booking 426 juta dosis vaksin, tapi datangnya dikit-dikit. Ini awal-awal baru 7 juta, naik lagi 11 juta, naik lagi dikit-dikit. Baru mungkin akan melimpah itu di Bulan Juli atau Agustus mungkin bisa per bulan 60-70 juta,” ujar Presiden.
Untuk itu, Kepala Negara meminta agar kepala daerah mengatur prioritas penerima vaksinasi setelah tenaga kesehatan dan lansia serta petugas dan pelayan publik. Kepala daerah juga harus mengetahui target penerima vaksinasi di daerah masing-masing.
“Dahulukan di tempat-tempat yang interaksinya tinggi, dahulukan tempat-tempat yang mobilitasnya tinggi. Misalnya pasar, itu tempat yang interaksi antarorang-nya tinggi, mobilitasnya juga tinggi, dahulukan. Terminal misalnya, mobilitas tinggi, interaksi tinggi, dahulukan,” ujarnya.
