Dr. Suruddin Perwakilan Kominfo Kabupaten Wakatobi Hadiri Gelaran DTI- CX 2022 di Jakarta
JD.id, Jakarta — Digital Transformation Indonesia Conference & Expo 2023 (DTI- CX) 2022 menggelar konferensi yang bertujuan sebagai ruang diskusi mengenai isu – isu penting yang erat kaitannya dengan transformasi digital dengan mengangkat tema ” Transforming People, Business, and Society” yang berlangsung di Jakarta Convention Center ( JCC ), selama dua hari, pada tanggal 3 – 4 Agustus 2022.
Dalam gelaran tersebut turut hadir Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wakatobi,
Dr. Suruddin, S.Pd., M.Pd. Saat ditemui awak media ia mengatakan, terkait perkembangan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Wakatobi saat ini baru terserap 55,41% sedangkan sisanya 44,59 % tidak mendapat sinyal (blank spot area).
“Dari 75 desa dan 26 kelurahan masih ada 39 desa yang blank spot. Sehingga masih ada 39 BTS yang belum dibangun, termasuk salah satunya di pulau Runduma,” ujar Suruddin.
Lebih lanjut Suruddin menambahkan, beberapa bulan lalu dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sempat adanya pembahasan terkait kendala BTS dan ternyata ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
“Ternyata Telkomsel ada syarat- syarat yang harus dipenuhi. Pertama, bahwa penduduknya harus 2.000 jiwa dengan jangkauan 1 BTS hanya 2,5 Km dan kalau counter tanahnya datar bisa capai 4 Km,” terang Suruddin
Ia melanjutkan, poin yang kedua, diharuskan
pencapaian pendapatan investasi Rp60 juta perbulan.
“Ketika seperti itu maka kami sangat sulit untuk tetap penuhi. Oleh karena itu perlunya kebijakan (pemerintah) diatas adanya proaktif kepada masyarakat yang membutuhkan terutama di Kabupaten Wakatobi yang merupakan daerah wisata Indonesia sebab ini sangat penting,” terangnya.
Ketiga, terkait dengan adanya platform digital sebagai kebijakan seharusnya dengan adanya aplikasi yang banyak bermunculan, perlu adanya suatu pemikiran dari pemerintah agar tidak berkembang secara liar.
“Setiap daerahkan ingin membuat ( aplikasi) tapi pada saat disatukan Kominfo tidak connect. Akhirnya anggaran sudah keluar tetapi begitu digunakan tidak bisa sehingga anggaran percuma. Oleh karena itu kebijakan agar tidak menggunakan banyak aplikasi terutama satu data harus segera terjawab oleh pemerintah,” ujar Suruddin.
Maka dari itu, Suruddin berharap pemerintah mendukung pekerjaan daerah sehingga percepatan digitalisasi Indonesia lebih maju.
