JD.id, jakarta — – Pemerintah terus memperkuat fondasi kerukunan umat beragama sebagai prasyarat utama stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan. Sinergi antarumat kini bukan sekadar upaya menjaga harmoni, melainkan strategi kolektif dalam menghadapi dinamika sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
Kepala Bidang Bina Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Hery Susanto, menyampaikan bahwa kerukunan harus menjelma dalam tindakan konkret, bukan berhenti pada slogan semata. Sikap saling menghormati dan kerja sama nyata menjadi kunci dalam merawat kemajemukan tersebut.
“Kerukunan umat beragama tidak lahir secara instan. Ia harus dibina secara berkelanjutan melalui komunikasi terbuka, edukasi moderasi beragama, dan keterlibatan semua pihak,” ujar Hery di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dialog sebagai Mitigasi
Hery menekankan bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang menuntut perawatan bersama. Dalam konteks ini, lembaga keagamaan dan tokoh masyarakat memegang peran sentral untuk mencegah potensi konflik melalui deteksi dini yang berbasis pada dialog serta musyawarah.
Pemerintah juga konsisten mendorong Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) agar lebih proaktif menyerap aspirasi di akar rumput. FKUB diharapkan menjadi jembatan resolusi atas berbagai persoalan sosial yang berisiko memicu gesekan antar kelompok.
Estafet Toleransi
Selain penguatan kelembagaan, aspek regenerasi nilai menjadi perhatian serius. Hery menggarisbawahi pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mempraktikkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Pemahaman akan perbedaan dianggap sebagai modal sosial krusial bagi masa depan bangsa yang harmonis.
“Generasi muda harus dilibatkan secara aktif agar semangat toleransi dan moderasi beragama terus tumbuh dan mengakar kuat,” tambahnya.
Optimisme kerukunan ini diharapkan menjadi motor penggerak persatuan. Dengan komitmen terintegrasi antara pemerintah, pemuka agama, dan masyarakat, kerukunan diyakini akan menjadi kekuatan besar bagi kemajuan daerah dan bangsa.
